MATA VIVO- Kasus PT LEB kembali menjadi sorotan publik. Setelah pemeriksaan internal yang digelar pada Selasa, 11 November 2025 lalu jarang terdengar di media, eks Direktur Utama PT LEB, M. Hermawan Eriadi, mengejutkan publik dengan mengajukan sidang pra peradilan ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 28 November 2025, setelah permohonan perkara resmi diajukan pada Selasa, 18 November 2025 dengan nomor perkara 22/Pid.Pra/2025/PN Tjk.
Pengacara PT LEB, Deddy Sitepu, memastikan pada Rabu, 19 November 2025, bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam sidang pra peradilan ini. “Tim penasehat hukum dari Jakarta yang mengajukan prapid, kebetulan juga keluarga pak Hermawan. Kami tetap menjadi pengacara mereka, tapi terkait prapid tidak ikut,” jelas Deddy. Pernyataan ini menegaskan bahwa sidang pra peradilan akan dipimpin oleh kuasa hukum yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan eks dirut PT LEB.
Sidang pra peradilan kasus PT LEB ini menarik perhatian karena dinamika yang tidak terduga. Awalnya, banyak praktisi hukum yang berspekulasi bahwa saksi Arinal Djunaidi, mantan Gubernur Lampung, akan menjadi pihak yang mengajukan sidang pra peradilan. Namun kenyataannya, justru M. Hermawan Eriadi-lah yang memulai langkah hukum ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apa motif di balik pengajuan sidang pra peradilan oleh Hermawan Eriadi?
Kasus dugaan korupsi dana Participating Interest (PI) 10% PT LEB memang telah memancing atensi publik. Kerugian negara terkait pengelolaan dana PI 10% ini masih menjadi misteri karena Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung belum pernah secara gamblang merinci jumlah kerugian yang diakibatkan. Sementara itu, Pemprov Lampung tercatat menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) ratusan miliar rupiah dari sebagian dana PI 10% PT LEB.
Lebih lanjut, Aspidsus Armen Wijaya sempat menekankan pada malam penangkapan tiga tersangka PT LEB bahwa kasus dugaan korupsi ini menjadi “role model” dalam penanganan dana PI 10%. Pernyataan ini menimbulkan interpretasi kontroversial, karena istilah role model bisa berarti dijadikan percobaan, mengingat aturan tentang prosedur pengelolaan PI 10% dalam undang-undang Migas saat ini belum diatur secara rinci.
Meski kasus ini melibatkan dana besar, hingga kini publik masih menunggu informasi resmi mengenai substansi perkara yang akan dibahas dalam sidang pra peradilan. Pertanyaan-pertanyaan seputar motif pengajuan, jumlah kerugian negara, dan implikasi hukum atas pengelolaan dana PI 10% masih menggantung di tengah masyarakat dan kalangan hukum. Sidang Jumat mendatang diprediksi akan membuka tabir lebih jelas mengenai dinamika hukum yang terjadi di balik kasus PT LEB, sekaligus menjadi perhatian besar bagi publik yang menanti kejelasan transparansi dana negara.***
