MATA VIVO– Polemik mengenai kemungkinan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat dan memicu perdebatan luas di berbagai kalangan. Gema Puan melalui pernyataan resmi Ketua Umumnya mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat isu ini secara jernih, terbuka, dan bertanggung jawab. Wacana ini, menurut Gema Puan, bukan sekadar soal penghargaan terhadap seorang tokoh, tetapi juga ujian bagi kedewasaan bangsa dalam menghadapi sejarahnya sendiri.
Indonesia adalah negara besar dengan perjalanan sejarah yang kompleks. Dalam tiap babak sejarah, selalu ada tokoh yang membawa kemajuan sekaligus menyisakan kontroversi. Soeharto, yang memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade, adalah sosok dengan dua sisi tersebut. Ia berhasil membangun stabilitas dan kemajuan ekonomi, namun juga meninggalkan luka sosial, politik, dan kemanusiaan yang masih terasa hingga kini.
Gema Puan menilai bahwa untuk menimbang layak atau tidaknya Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional, bangsa ini harus menempuh jalan rekonsiliasi nasional yang sejati. Rekonsiliasi, menurut Gema Puan, bukan tentang melupakan, tetapi tentang menyembuhkan.
Rekonsiliasi yang sejati tidak bisa dilakukan hanya melalui simbol atau upacara penghargaan semata. Proses itu harus dibarengi dengan langkah nyata: pengakuan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia, pembukaan arsip-arsip sejarah yang selama ini tertutup, serta pelibatan akademisi, keluarga korban, dan masyarakat sipil dalam proses penilaian. Tanpa langkah-langkah tersebut, keputusan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan berisiko dianggap sebagai bentuk pengaburan sejarah.
Bagi Gema Puan, bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi masa lalunya dengan kejujuran. Dengan membuka ruang dialog publik dan ilmiah, perdebatan tentang Soeharto bisa menjadi momentum untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih matang, bukan sekadar mengulang konflik lama dalam bentuk baru.
Sebagai kepala negara, Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami masa pertumbuhan yang signifikan: infrastruktur dibangun, swasembada pangan tercapai, dan stabilitas politik relatif terjaga. Banyak kalangan yang menilai bahwa keberhasilan tersebut merupakan bagian dari warisan positif yang layak diapresiasi.
Namun di sisi lain, era pemerintahannya juga diwarnai dengan pembungkaman kebebasan politik, praktik korupsi yang merajalela, dan pelanggaran HAM di berbagai daerah. Gema Puan menegaskan bahwa penilaian terhadap Soeharto harus dilakukan secara objektif, berimbang, dan berdasarkan data sejarah yang terverifikasi.
Penetapan gelar Pahlawan Nasional, menurut Gema Puan, tidak boleh dilakukan atas dasar romantisme politik atau nostalgia masa lalu. Gelar itu adalah simbol moral tertinggi dari negara kepada warganya. Karena itu, prosesnya harus melewati kajian ilmiah yang ketat, transparan, dan disertai tanggung jawab moral kepada korban serta generasi mendatang.
Untuk menghindari polemik dan memastikan keadilan, Gema Puan mengusulkan pembentukan Komisi Independen yang beranggotakan sejarawan, praktisi HAM, perwakilan keluarga korban, tokoh masyarakat, dan lembaga negara. Komisi ini akan bertugas meneliti dokumen, kesaksian, dan kebijakan era Soeharto secara menyeluruh, kemudian memberikan rekomendasi resmi kepada pemerintah.
Selain itu, Gema Puan mendorong transparansi penuh terhadap arsip-arsip negara yang berkaitan dengan kebijakan politik dan militer pada masa Orde Baru. Langkah ini penting agar publik memiliki akses terhadap informasi yang selama ini tertutup dan dapat menilai sendiri berdasarkan fakta, bukan opini atau propaganda.
Gema Puan juga menekankan perlunya mekanisme pemulihan hak bagi korban, termasuk pengakuan resmi negara dan langkah reparasi yang konkret. Menurut organisasi ini, penghargaan terhadap tokoh sejarah tidak akan memiliki makna jika dilakukan dengan mengabaikan penderitaan orang lain.
Lebih jauh, Gema Puan mengusulkan agar pemerintah menggelar forum dialog publik nasional yang melibatkan seluruh unsur masyarakat—mulai dari akademisi, ormas, mahasiswa, hingga komunitas korban. Forum tersebut akan menjadi wadah untuk mendengarkan suara dari berbagai perspektif, agar keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kolektif, bukan kepentingan politik sempit.
Dengan cara itulah, menurut Gema Puan, bangsa Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara penghormatan dan keadilan. Pengakuan terhadap jasa Soeharto, jika akhirnya diberikan, harus ditempatkan dalam konteks sejarah yang utuh—bukan pemutihan, melainkan pengakuan atas kompleksitas seorang pemimpin dan masa pemerintahannya.
Perdebatan tentang Soeharto bukan sekadar soal masa lalu, tetapi juga cermin tentang bagaimana bangsa ini memilih untuk memahami dirinya sendiri. Apakah kita siap berdamai dengan sejarah tanpa menghapus luka? Apakah kita berani jujur menilai para pemimpin dengan segala kelebihan dan kekurangannya?
Bagi Gema Puan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan arah masa depan bangsa. Jika proses ini dijalankan dengan transparan, ilmiah, dan berlandaskan rasa keadilan, maka rekonsiliasi sejati dapat tercapai. Sejarah bangsa Indonesia akan lebih utuh—tidak lagi hitam putih, melainkan jujur, matang, dan berkeadilan.***
