MATA VIVO – Kebutuhan akan hunian layak bagi masyarakat Lampung semakin mendesak. Di tengah melonjaknya harga tanah dan keterbatasan akses pembiayaan, ribuan warga masih bermimpi memiliki rumah sendiri. Di sinilah hadirnya Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi jawaban strategis yang ditunggu-tunggu.
KPP, yang resmi diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025, hadir sebagai angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM di sektor perumahan. Program ini tertuang dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 13 Tahun 2025 dan menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ekosistem perumahan rakyat.
Program KPP memiliki dua sisi utama. Pertama, pembiayaan bagi penyedia perumahan seperti pengembang kecil, kontraktor, hingga toko bahan bangunan yang bisa mengajukan kredit investasi dan modal kerja hingga Rp20 miliar. Kedua, pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah dengan plafon hingga Rp500 juta. Suku bunga tetap yang ditawarkan pun sangat kompetitif — hanya sekitar 6% per tahun untuk masyarakat dan subsidi hingga 5% bagi penyedia rumah.
Selain suku bunga rendah, tenor pinjaman hingga lima tahun dengan proses administrasi yang disederhanakan menjadikan KPP lebih mudah diakses dibanding kredit perbankan konvensional. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, program ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan sektor perumahan dan menggerakkan roda ekonomi daerah.
Bagi Provinsi Lampung, kebijakan ini membawa harapan besar. Berdasarkan data terakhir, Lampung masih memiliki backlog perumahan sekitar 37 persen atau lebih dari 344 ribu rumah tidak layak huni (RTLH). Permasalahan terbesar bukan pada ketersediaan lahan, melainkan sulitnya masyarakat dan pelaku usaha kecil mengakses pembiayaan. Banyak pengusaha lokal seperti produsen bata, toko material, dan kontraktor kecil di wilayah seperti Pringsewu, Pesawaran, dan Lampung Tengah kesulitan memperoleh modal.
Melalui KPP, mereka kini memiliki kesempatan untuk berkembang. Kredit dengan bunga rendah dan jaminan fleksibel akan memungkinkan pengusaha kecil menambah kapasitas produksi, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat rantai pasok perumahan rakyat.
Secara ekonomi, manfaat KPP sangat signifikan. Setiap 1.000 unit rumah yang dibangun melalui program ini dapat menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja baru di bidang konstruksi, logistik, dan perdagangan bahan bangunan. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah bisa membeli atau memperbaiki rumah tanpa tercekik beban bunga tinggi. Dampak berlapis ini tidak hanya menggerakkan sektor konstruksi, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan memperluas aktivitas UMKM lokal.
Secara sosial, KPP juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadikan rumah sebagai aset produktif. Banyak pelaku UMKM di Lampung menjadikan rumah sebagai tempat usaha seperti warung, salon, atau bengkel kecil. Dengan dukungan pembiayaan KPP, mereka bisa memperluas atau memperbaiki rumah agar sekaligus berfungsi sebagai tempat kerja, mendorong ekonomi keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan.
Namun, agar program ini efektif, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Pemerintah daerah perlu memastikan sosialisasi dan pendataan penerima KPP berjalan transparan dan akurat. Lembaga perbankan harus menjaga proses verifikasi agar efisien dan bebas dari birokrasi berbelit. Sementara asosiasi seperti Himperra berperan membina pengembang kecil agar memenuhi standar administrasi dan teknis sesuai regulasi.
Dalam jangka panjang, KPP diharapkan menjadi instrumen kebijakan ekonomi yang memperkuat ketahanan sektor properti nasional. Selain mendorong pembangunan rumah rakyat, program ini juga menjaga stabilitas pasar, memperluas basis debitur UMKM, serta menurunkan risiko kredit macet. Lebih jauh lagi, KPP mendukung target nasional “Program 3 Juta Rumah” untuk menekan backlog nasional menjadi di bawah 10 juta unit pada tahun 2030.
Di tengah kondisi fiskal yang menuntut efisiensi dan keterbatasan anggaran pusat, pendekatan seperti KPP menjadi solusi kreatif yang berorientasi produktif. Pemerintah tidak perlu menanggung seluruh beban pembangunan rumah rakyat, cukup memberikan subsidi bunga dan jaminan pembiayaan. Dengan demikian, dana publik berperan sebagai pemicu bagi investasi swasta dan partisipasi masyarakat.
Kredit Program Perumahan bukan sekadar program pembiayaan, tetapi gerakan ekonomi kerakyatan. Ia menjembatani dua kebutuhan dasar manusia: hak atas rumah layak dan akses ekonomi yang berkeadilan. Di Provinsi Lampung, implementasi KPP menjadi peluang besar untuk mewujudkan perumahan yang tidak hanya berdiri kokoh, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.***
