MATA VIVO– Puisi “Sembilan Miliar Kebodohan Kita” karya Muhammad Alfariezie menghadirkan kritik sosial-politik yang tajam terhadap ketimpangan ekonomi, korupsi struktural, dan dominasi birokrasi atas kehidupan rakyat. Melalui diksi satir dan ironi yang memikat, penyair asal Bandar Lampung ini menelanjangi praktik kekuasaan yang menindas rakyat kecil melalui regulasi dan kebijakan publik yang bersifat eksploitatif.
Dalam perspektif teori Marxis, puisi ini menggambarkan konflik kelas antara elit penguasa (borjuis birokratis) dan rakyat tertindas (proletariat). Bait-bait puisi menyoroti bagaimana alat negara berfungsi untuk melayani kepentingan kapital, bukan kesejahteraan masyarakat.
Puisi:
Sembilan Miliar Kebodohan Kita
Skandal harus tersingkir!
Bukan iri tapi karena peduli
harga satu regulasi bikin
kita gigit jari
Satu regulasi seharga tiga
mobil mewah bawaan kepala
sekolah! Bayangkan cuma
cuma bagi warga pra
sejahtera
Tapi kita bodoh lebih lagi malas
walau sebatas membayangkan
Kita justru senang susah payah
membopong-gelar karpet
merah untuk wali kota bikin
sekolah
Sekolah yang telah nyata
tidak peduli sembilan miliar
Bayangkan betapa kita
bodoh! Senang pula
membaca berita: “wali kota
bikin sekolah swasta untuk
keluarganya bahagia”
Bayangkan betapa kita
bodoh! 9 miliar sia-sia
ditambah dana hibah
untuk sekolah atas
namanya merogoh kas
negara
Bandar Lampung, 2025
Latar Sosial dan Kritik Kekuasaan
Bait awal puisi langsung menyinggung ketimpangan dan skandal birokrasi: “Skandal harus tersingkir! Bukan iri tapi karena peduli, harga satu regulasi bikin kita gigit jari.” Diksi “harga satu regulasi” menunjukkan bagaimana kebijakan publik dikomodifikasi, menjadi alat akumulasi kapital bagi elit birokrasi. Dalam kacamata Marxis, hal ini menegaskan bagaimana negara berfungsi untuk melayani kepentingan penguasa, bukan rakyat.
Korupsi dan Ketimpangan Kelas
Bait berikutnya menyindir gaya hidup mewah pejabat di atas penderitaan rakyat: “Satu regulasi seharga tiga mobil mewah bawaan kepala sekolah! Bayangkan cuma-cuma bagi warga pra sejahtera.” Gambaran ini menunjukkan jurang sosial yang lebar antara elit birokrasi dan warga miskin. Pendidikan, yang seharusnya menjadi alat pembebasan, justru berubah menjadi instrumen reproduksi ketimpangan sosial.
Rakyat Pasif dan Kesadaran Palsu
Puisi ini juga menyoroti rakyat yang pasif: “Tapi kita bodoh lebih lagi malas walau sebatas membayangkan.” Konsep ini selaras dengan ide Marxis tentang kesadaran palsu (false consciousness), di mana rakyat tidak menyadari penindasan yang mereka alami. Ironi muncul ketika rakyat ikut melanggengkan sistem ketidakadilan, seperti tertulis: “Kita justru senang susah payah membopong-gelar karpet merah untuk wali kota bikin sekolah.”
Eksploitasi Dana Publik
Puncak kritik muncul pada bait akhir: “Bayangkan betapa kita bodoh! 9 miliar sia-sia ditambah dana hibah untuk sekolah atas namanya merogoh kas negara.” Angka 9 miliar menjadi simbol eksploitasi ekonomi dan korupsi sistemik. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi elit. Analisis Marxis menekankan bahwa ini merupakan bentuk akumulasi kapital melalui pemerasan nilai publik.
Simpulan: Puisi sebagai Alat Perjuangan
“Sembilan Miliar Kebodohan Kita” bukan sekadar karya estetika, melainkan alat kritik sosial dan ideologis. Puisi ini menelanjangi wajah kapitalisme birokratis, membangkitkan kesadaran kelas, dan menyeru pada aksi nyata. Pesan yang tersirat jelas: keadilan sosial tidak akan datang dari karpet merah kekuasaan, tetapi dari rakyat yang berani berpikir kritis dan bertindak untuk perubahan. Muhammad Alfariezie menegaskan, sastra bisa menjadi senjata ideologis untuk membangkitkan kesadaran dan memperjuangkan hak rakyat kecil.***
