MATA VIVO- Pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menuai sorotan tajam terkait kebijakan anggaran pendidikan. Di saat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk seluruh SMP Negeri dinilai belum cukup untuk menggratiskan uang komite, muncul permintaan anggaran hingga Rp5 miliar untuk satu SMA swasta bernama Siger, yang legalitasnya pun masih dipertanyakan.
Isu ini mencuat seiring pembahasan anggaran BOSDA tahun 2026 yang sedang digodok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung. Total BOSDA yang disiapkan disebut mendekati Rp10 miliar. Namun, besaran tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil operasional SMP Negeri di kota ini.
Anggaran BOSDA Dinilai Tak Mampu Gratiskan Komite SMP Negeri
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan bahwa pada tahap awal, Disdikbud hanya menganggarkan sekitar Rp6,5 miliar untuk BOSDA SMP Negeri. Angka itu dinilai jauh dari cukup untuk membebaskan peserta didik dari beban iuran komite.
Menurut Asroni, jika Rp6,5 miliar tersebut dibagi untuk seluruh siswa SMP Negeri, maka setiap anak hanya menerima sekitar Rp195 ribu per tahun atau per semester. Jumlah itu dinilai tidak realistis jika dikaitkan dengan kebutuhan operasional sekolah.
“Saya hitung-hitung enggak cukup untuk menggratiskan SPP anak-anak kalau cuma segitu. BOS pusat saja cuma Rp1,3 juta per anak per tahun, sementara kebutuhan operasional minimal bisa dua juta,” ujar Asroni, merujuk penjelasannya pada pertengahan Desember 2025.
Ketimpangan dengan Anggaran Pendidikan Lain
Asroni menilai kondisi ini semakin ironis jika dibandingkan dengan kebijakan anggaran pendidikan di tingkat provinsi, khususnya BOSDA SMA yang dikelola Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menyebut, komitmen penganggaran di tingkat kota terlihat belum berpihak penuh pada sekolah negeri yang menjadi kewenangan Pemkot.
Ironi semakin kentara ketika DPRD menemukan adanya alokasi anggaran lebih dari satu miliar rupiah untuk SMA Swasta Siger, sebuah sekolah yang bukan menjadi prioritas kewenangan Pemkot Bandar Lampung.
SMA Swasta Siger dan Persoalan Legalitas
DPRD juga menyoroti status SMA Swasta Siger yang hingga kini disebut belum sepenuhnya legal secara administrasi. Sekolah tersebut bukan milik pemerintah, melainkan milik swasta yang disebut-sebut terkait dengan pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, yakni Eka Afriana.
“Ini yang jadi masalah. BOSDA SMP Negeri saja belum cukup, tapi justru ada anggaran besar untuk SMA swasta yang bukan kewenangan dan legalitasnya belum jelas,” tegas Asroni.
Anggaran Hampir Rp10 Miliar Setelah Dicoret DPRD
Asroni kembali mengonfirmasi kondisi anggaran tersebut pada Jumat, 30 Januari 2026, menyusul beredarnya pernyataan Mulyadi Sukri terkait aliran BOSDA tahun 2026. Ia menyebut total BOSDA kini mendekati Rp10 miliar setelah DPRD mencoret sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak prioritas.
“Saya lupa pastinya berapa, yang jelas hampir Rp10 miliar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penambahan itu berasal dari pencoretan anggaran untuk SMA Siger, hibah ke perguruan tinggi negeri, dan sejumlah pos lain yang dianggap tidak mendesak.
“Saya minta ke Disdikbud, anggaran yang tidak prioritas itu dimasukkan semua ke BOSDA. Harapannya BOSDA ini benar-benar bisa menggratiskan uang komite,” katanya.
Namun demikian, jika Rp6,5 miliar digandakan sekalipun, setiap siswa baru menerima sekitar Rp390 ribu per tahun. Angka tersebut masih dinilai belum mencukupi, apalagi jika total BOSDA hanya berkisar Rp10 miliar.
Wacana APBD Perubahan dan Desakan Audit
Asroni menyebut masih ada peluang penambahan BOSDA melalui APBD Perubahan 2026. Namun ia menekankan hal itu harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan SMP Negeri.
“Ya bertahap. Semoga nanti di APBD Perubahan bisa ditambah lagi,” ujarnya.
Di sisi lain, kekecewaan publik telanjur membesar. Sejumlah elemen masyarakat mendesak adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan Pemkot Bandar Lampung.
Salah satu yang bersuara lantang adalah Panglima Laskar Muda Lampung, Misrul, yang mengaku telah melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan SMA Swasta Siger sejak Juli 2025.
“Saya minta BPK audit menyeluruh anggaran pendidikan Kota Bandar Lampung. Masak anggaran untuk satu SMA hampir sama dengan seluruh SMP Negeri,” tegas Misrul.***
