MATA VIVO- Iklim kerja tidak sehat diduga terjadi di salah satu BLUD Puskesmas di Kota Bandar Lampung. Gaya kepemimpinan yang dinilai arogan dan penuh tekanan internal memunculkan kekhawatiran serius, terutama karena puskesmas tersebut akan mengelola anggaran lebih dari Rp2 miliar pada 2026.
Kontroversi Kepemimpinan di Lingkungan Puskesmas
Sejumlah sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala BLUD Puskesmas tersebut. Dalam keseharian, pimpinan disebut kerap memaksakan kebijakan sepihak, termasuk meminta pegawai menandatangani kegiatan yang dinilai tidak sesuai prosedur administrasi dan teknis.
Tekanan itu tidak berhenti pada instruksi. Pegawai yang dianggap tidak sejalan dengan keinginan pimpinan disebut-sebut diancam mutasi ke puskesmas pembantu, yang secara jenjang dan fasilitas dinilai lebih terbatas. Kondisi ini membuat sebagian staf memilih diam, sementara sebagian lain mulai berani melapor.
Mutasi sebagai Alat Tekanan
Sumber redaksi menyebut pola mutasi digunakan sebagai alat kontrol. Bukan lagi berbasis evaluasi kinerja, tetapi lebih pada kepatuhan personal. Situasi ini dinilai merusak iklim profesionalisme dan menciptakan rasa takut di internal puskesmas.
Seorang pegawai menyampaikan, tekanan semacam itu berdampak langsung pada semangat kerja. Fokus pelayanan kesehatan masyarakat menjadi terganggu karena pegawai harus berhadapan dengan konflik internal yang tak kunjung selesai.
Dinas Kesehatan Pernah Turun Tangan
Persoalan ini bukan hal baru. Pada 2025, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung disebut sempat turun tangan sebagai mediator untuk mencegah konflik internal semakin meluas. Saat itu, upaya penengahan dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terdampak friksi internal.
Namun berdasarkan penelusuran redaksi, upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah. Dugaan arogansi pimpinan disebut masih terus berlangsung hingga awal Januari 2026.
Keluhan Mengalir Sejak Awal Tahun
Sejak Senin, 5 Januari 2026, redaksi menerima laporan dari lebih dari satu narasumber terkait dugaan tekanan dan potensi mark up anggaran. Kekhawatiran utama mereka bukan hanya soal kenyamanan kerja, tetapi juga risiko pengelolaan anggaran kesehatan yang tidak transparan.
Beberapa pegawai bahkan disebut menuliskan secarik harapan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Isinya meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan, bila perlu, pergantian Kepala Puskesmas demi menjaga kualitas layanan dan distribusi anggaran yang tepat sasaran.
Anggaran Miliaran Jadi Sorotan
Isu ini menjadi semakin krusial mengingat puskesmas tersebut akan mengelola anggaran lebih dari Rp2 miliar pada 2026. Anggaran sebesar itu seharusnya digunakan maksimal untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat, mulai dari program promotif, preventif, hingga operasional dasar.
Pengamat kebijakan publik menilai, konflik internal dan gaya kepemimpinan bermasalah berpotensi membuka celah penyimpangan anggaran. Tanpa pengawasan ketat, risiko mark up kegiatan bisa terjadi dan pada akhirnya merugikan masyarakat.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad, belum memberikan keterangan resmi. Tim liputan telah mendatangi kantor Dinas Kesehatan pada Senin, 5 Januari 2026, namun yang bersangkutan belum dapat ditemui dengan alasan harus mengatur jadwal terlebih dahulu.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan menunggu klarifikasi resmi dari pihak Dinas Kesehatan maupun Kepala BLUD Puskesmas terkait dugaan yang beredar.
Harapan pada Tata Kelola Sehat
Pelayanan kesehatan publik menuntut tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas tekanan kekuasaan. Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat tidak seharusnya terseret konflik internal dan dugaan kepentingan pribadi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan segera mengambil langkah tegas agar anggaran kesehatan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan menjadi korban arogansi jabatan.***
