MATA VIVO- AWAL tahun 2026 menandai fase penting bagi pemerintahan Provinsi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memasuki tahun kedua kepemimpinannya dengan tantangan yang tidak ringan, terutama soal pendapatan asli daerah (PAD) yang kembali tak mencapai target. Isu fiskal ini menjadi perhatian publik karena berpengaruh langsung pada kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pembangunan.
Dari proyeksi PAD lebih dari Rp4,22 triliun pada tahun anggaran sebelumnya, realisasi yang tercapai hanya sekitar Rp3,37 triliun atau 79,9 persen. Salah satu penyumbang utama, Pajak Kendaraan Bermotor, tercatat hanya menghasilkan Rp691,7 miliar atau sekitar 42,41 persen dari target. Kondisi ini membuat ruang gerak fiskal Pemprov Lampung menjadi sangat terbatas sejak awal tahun.
Situasi tersebut bukan hal baru bagi Mirza. Saat pertama kali menerima mandat kepemimpinan pada 2025, ia mewarisi kondisi kas daerah sekitar Rp400 miliar dengan kewajiban tunda bayar dan utang jangka pendek yang mencapai Rp1,8 triliun. Warisan persoalan lama itu masih membayangi kebijakan anggaran hingga kini.
Di tengah keterbatasan tersebut, ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin muda ini tetap tinggi. Publik menaruh harapan pada perbaikan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi daerah, peningkatan iklim investasi, serta kebijakan nyata di sektor pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Tekanan kebutuhan dan kemampuan fiskal yang terbatas menjadi ujian konsistensi arah kepemimpinan.
Sepanjang tahun pertama, Pemerintah Provinsi Lampung mulai menunjukkan capaian yang terukur. Kemantapan jalan provinsi meningkat sekitar 1,71 persen, dari sebelumnya di kisaran 78 persen menjadi 79,79 persen. Lebih dari itu, laju degradasi jalan berhasil ditekan dari rata-rata 4 persen per tahun menjadi sekitar 2,25 persen.
Dalam periode tersebut, pemprov menangani 52 ruas jalan dengan total panjang lebih dari 66 kilometer serta melakukan pekerjaan pada 52 unit jembatan. Capaian ini mungkin belum terlihat spektakuler, tetapi dalam kondisi fiskal yang ketat, langkah tersebut menunjukkan prioritas pada kebutuhan paling mendesak.
Persoalan banjir di Kota Bandarlampung juga mulai mendapat perhatian. Pemerintah provinsi membangun embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga dirancang sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga, mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih humanis.
Untuk tahun berjalan, percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang menjadi salah satu fokus utama. Proyek ini diproyeksikan membuka jalur logistik dan industri baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung dalam jangka menengah.
Di sektor pendidikan, kebijakan yang diambil menyentuh langsung keresahan masyarakat. Penghapusan pungutan dan uang komite di sekolah negeri menjadi langkah untuk meringankan beban orang tua. Selain itu, ribuan ijazah yang sempat tertahan akibat persoalan administrasi telah dikembalikan kepada para lulusan.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pembukaan akses penempatan tenaga kerja ke Jepang, serta wacana perluasan ke negara lain. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Lampung.
Pada bidang kebudayaan, Mirza menampilkan pendekatan yang menekankan identitas lokal. Prosesi adat saat memasuki Mahan Agung dan sertifikasi sejumlah situs cagar budaya tingkat nasional menjadi sinyal keseriusan pemerintah provinsi dalam menjaga warisan sejarah dan budaya Lampung.
Sisi personal kepemimpinan Mirza juga kerap menjadi perhatian publik. Dalam sepuluh bulan pertama, ia dikenal menjalani rutinitas kerja yang padat dan menampilkan simbol kesederhanaan, termasuk kebiasaan bermalam di masjid. Pilihan tersebut kerap ditafsirkan sebagai pesan moral tentang disiplin dan laku hidup sederhana.
Mandat politik yang diperoleh Mirza dalam Pilgub Lampung 2024 terbilang kuat, dengan dukungan sekitar 82,7 persen atau lebih dari 3,3 juta pemilih. Legitimasi ini menjadi modal penting, sekaligus beban tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan publik.
Kritik terhadap kinerja pemerintah daerah tetap muncul dan menjadi bagian wajar dari dinamika demokrasi. Namun di tengah kritik tersebut, publik juga menuntut kerja yang rasional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Sepuluh bulan pertama pemerintahan Mirza belum sempurna. Namun dalam kondisi PAD yang tidak mencapai target dan anggaran yang terbatas, arah kerja mulai terlihat: bertahap, realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi menjaga arah tersebut sambil terus membangun kepercayaan publik.
Konteks awal 2026 ini menjadi penanda bahwa krisis fiskal bukan hanya soal angka, tetapi juga ruang pembuktian kepemimpinan. Pilihan kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan apakah keterbatasan dapat menjadi momentum pembenahan struktural, atau justru memperpanjang persoalan lama.***
