MATA VIVO- Masih minimnya sosialisasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) menjadi perhatian serius di Kota Bandar Lampung. Program kesehatan gratis yang dibiayai APBD tersebut ternyata belum sepenuhnya diketahui warga, meskipun puskesmas sebagai pelaksana memiliki dukungan anggaran yang cukup besar dari berbagai sumber.
Kondisi ini dialami Sarbanun, warga Kecamatan Langkapura, yang pada Jumat, 26 Desember 2025, menjalani pelayanan kesehatan di salah satu puskesmas pemerintah. Ia datang untuk pemasangan alat kontrasepsi implan di lengan dan baru mengetahui bahwa layanan tersebut gratis. “Saya pakai BPJS, enggak tahu kalau ada program itu. Saya tadi pasang implan di lengan, biayanya gratis dan pelayanannya baik,” ujar Sarbanun saat ditemui usai mendapatkan layanan.
P2KM sendiri merupakan program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditujukan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi warga yang belum terdaftar atau belum tercover program jaminan kesehatan nasional. Program ini hanya mensyaratkan KTP dan Kartu Keluarga berdomisili Bandar Lampung, sehingga diharapkan dapat menjangkau masyarakat rentan yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Pengelolaan P2KM berada di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada masing-masing puskesmas. Salah satu pegawai puskesmas mengungkapkan bahwa pihaknya kini memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengestimasi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan layanan. Namun, ia mengakui bahwa informasi terkait program tersebut belum sepenuhnya tersampaikan ke masyarakat secara luas.
Situasi ini mendapat perhatian dari DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi IV DPRD, Asroni Paslah, menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi terbuka antara puskesmas, Dinas Kesehatan, dan lembaga pengawas. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar anggaran kesehatan yang besar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kita harus membuka koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya. Komisi IV tidak ingin menerima laporan yang hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbeda. Kita ingin penyampaian yang apa adanya, agar kami dapat memberikan dukungan kebijakan maupun anggaran secara tepat,” kata Asroni Paslah, Rabu, 24 Desember 2025.
Pernyataan tersebut relevan mengingat puskesmas BLUD memiliki beragam sumber anggaran, mulai dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat, klaim BPJS, layanan kesehatan umum, hingga P2KM yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung. Dengan banyaknya sumber dana tersebut, puskesmas dituntut tidak hanya optimal dalam pelayanan, tetapi juga aktif menyosialisasikan program kepada masyarakat.
Hingga berita ini dipublikasikan, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait strategi sosialisasi P2KM dan pemanfaatan anggaran kesehatan lainnya karena masih dalam masa cuti bersama. Kondisi ini menegaskan bahwa selain anggaran yang memadai, komunikasi publik menjadi faktor penting agar program kesehatan gratis benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga.***
