MATA VIVO — Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung resmi menambah anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA di kota tersebut. Penambahan ini bertujuan mengoptimalkan program pendidikan, tetapi menimbulkan kekhawatiran dari pihak sekolah terkait kemampuan menutupi biaya listrik dan operasional lain.
Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan bahwa sebelumnya Disdikbud hanya menganggarkan sekitar Rp 6,5 miliar untuk BOSDA. Namun, dengan tambahan yang dikaji DPRD, dana BOSDA diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp 9–10 miliar per tahun. “Saya minta ke Disdikbud, untuk anggaran yang tidak prioritas masuk semua untuk BOSDA. Saya berharap BOSDA ini benar-benar bisa menggratiskan uang komite,” ujar Asroni Paslah, Rabu (10/12/2025).
Penambahan anggaran ini diambil dari pengalihan sejumlah alokasi yang sebelumnya diajukan untuk yayasan SMA swasta dan perguruan tinggi negeri. Komisi 4 menolak pengajuan dana Rp 1,35 miliar untuk SMA Siger Bandar Lampung karena belum berizin dan milik swasta. Selain itu, hibah sekitar Rp 500 juta untuk perguruan tinggi negeri juga dibatalkan karena bukan kewajiban pemerintah kota.
Meski penambahan BOSDA diharapkan mengurangi beban biaya pendidikan bagi wali murid, Asroni Paslah menyoroti tantangan praktis yang dihadapi sekolah. Dengan perhitungan BOSDA plus dana BOS nasional hanya sekitar Rp 1,55 juta per siswa per tahun, banyak sekolah mengkhawatirkan ketidaksanggupan membayar listrik, kipas angin, dan kebutuhan operasional lainnya. “Kalau cuma segitu, untuk menggratiskan SPP anak-anak, operasional sekolah tetap tinggi, minimal dua jutaan per siswa,” jelasnya.
Asroni menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar anggaran BOSDA bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ia berencana mengadakan pertemuan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta melibatkan Universitas Lampung untuk menganalisis kebutuhan sekolah dan peserta didik secara tepat. Tujuannya agar alokasi anggaran dapat digunakan untuk prioritas pendidikan yang paling mendesak.
Selain itu, penekanan pada penghapusan biaya komite di sekolah menjadi salah satu target BOSDA, sehingga dana publik dapat lebih tepat sasaran. Asroni menegaskan bahwa fokus Disdikbud harus pada tanggung jawabnya terhadap pendidikan TK, SD, dan SMP di Bandar Lampung, sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih efektif dan akuntabel.
Langkah ini menunjukkan upaya legislatif untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional sekolah dengan keterbatasan anggaran daerah, sekaligus memastikan program unggulan wali kota untuk peningkatan sumber daya manusia dapat berjalan optimal.***
