MATA VIVO – Suasana di Kabupaten Tulangbawang memanas dengan aksi damai besar-besaran yang digelar ratusan masyarakat dari empat kecamatan, Selasa (11/11/2025). Aksi ini dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Umbul Menggugat (Jarum), yang menuntut pengembalian puluhan ribu hektare lahan masyarakat yang kini masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) dan PT Sweet Indo Lampung Group.
Massa melakukan aksi secara serentak di tiga lokasi strategis: Gedung DPRD Kabupaten Tulangbawang, Kantor Bupati Tulangbawang, dan Portal Indo Lampung. Warga yang turun berasal dari Kecamatan Menggala, Gedung Meneng, Gedung Aji Lama, dan Dente Teladas, menegaskan bahwa lahan yang mereka tuntut telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama berabad-abad.
Korlap Aksi, Candra Hartono, menyatakan bahwa total terdapat 266 umbul dengan luas mencapai lebih dari 43 ribu hektare yang harus dikembalikan kepada masyarakat. “Umbul-umbul ini sudah dikuasai masyarakat jauh sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 1840-an hingga 1992. Namun sekarang lahan itu dikuasai secara sepihak oleh PT SGC dan PT Sweet Indo Lampung Group,” jelas Candra kepada awak media.
Menurutnya, lahan-lahan tersebut dulunya digunakan sebagai tempat tinggal, berkebun, dan sumber penghidupan warga. Kehadiran perusahaan membuat polemik agraria ini kian tajam karena pembebasan lahan diduga dilakukan secara paksa. “Kami tidak menentang pembangunan, tapi kami menuntut hak kami dikembalikan. Umbul itu sumber kehidupan kami. Tanpa itu, warga kehilangan mata pencaharian,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain menuntut pengembalian lahan, warga juga meminta alokasi lahan plasma sebesar 20% dari HGU PT SGC untuk masyarakat umum. Langkah ini dianggap penting sebagai bentuk keadilan sosial dan upaya untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada umbul tersebut.
Aksi berlangsung kondusif, meskipun aparat kepolisian terlihat berjaga ketat untuk memastikan keamanan. Massa membawa spanduk tuntutan, poster berisi desakan agar pemerintah daerah mengambil tindakan nyata, dan orasi yang disampaikan bergema di tiap lokasi. Orasi tersebut menyoroti bagaimana alih fungsi lahan tanpa keterlibatan masyarakat menimbulkan ketegangan sosial dan potensi konflik jangka panjang.
Candra menambahkan bahwa Jarum akan terus mengawal proses ini hingga pemerintah daerah menindaklanjuti tuntutan mereka. “Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal hak hidup kami dan keberlangsungan komunitas kami. Kami minta pemerintah serius, jangan hanya janji,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, massa masih bertahan di tiga titik aksi, memastikan aspirasi mereka terdengar. Pihak Pemkab Tulangbawang dan PT SGC belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan warga. Aksi damai ini menegaskan bahwa masyarakat Tulangbawang tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan penguasaan lahan yang mereka warisi selama puluhan generasi.***
