MATA VIVO— Puisi “Anak Didik Tanpa Negara” karya penyair muda asal Bandar Lampung, Muhammad Alfariezie, menjadi sorotan publik dan dunia sastra karena menyuarakan keresahan mendalam terhadap kondisi pendidikan di tingkat daerah. Karya ini hadir sebagai potret kegelisahan sosial dan kritik tajam terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak langsung pada moral dan hak-hak generasi penerus bangsa.
Dengan gaya realisme satir yang lugas dan protes langsung, Alfariezie menggambarkan bagaimana pejabat publik yang seharusnya menjadi pelindung pendidikan malah menjadi penyebab krisis integritas. Puisi ini menampilkan konflik sosial-politik yang nyata: anak didik menjadi korban kebijakan yang timpang, sementara kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi.
Kutipan Puisi “Anak Didik Tanpa Negara”:
Tiap mendengar pendidikan,
saya terkenang pelanggar
undang-undang. Dia wali kota
selama hidup, saya takan lupaDia pikir negara ini milik
keluarga dan semua warga
bodoh semuaBukan hanya aset negara yang
diberinya, tapi anggaran kota
menjadi milik sekolah swastanyaBukan hanya anggaran dan aset
negara ancamannya tapi murid
yang bisa gagal tak berijazahLuar biasa, bagaimana saya
akan lupa! Dia begitu jumawa.
Baru menjabat wali kota namun
langgar aturan negara2025
Latar Sosial dan Konteks Penciptaan
Puisi ini lahir dari kondisi sosial di Bandar Lampung, di mana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik menjadi isu serius. Baris pertama “Tiap mendengar pendidikan, / saya terkenang pelanggar / undang-undang” secara tegas mengaitkan pendidikan dengan pelanggaran hukum, sebagai sindiran terhadap pejabat yang mencederai hak anak didik.
Dalam konteks sosiologi sastra, karya Alfariezie merupakan refleksi nyata interaksi antara kreativitas individu dan kondisi sosial masyarakat. Puisi ini menampilkan bagaimana sastra dapat berfungsi sebagai alat kritik sosial, menyoroti ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan struktural.
Analisis Sosial-Politik dalam Puisi
Tokoh “wali kota” dalam puisi bukan sekadar representasi individu, melainkan simbol kekuasaan lokal yang korup. Kalimat “Dia pikir negara ini milik / keluarga dan semua warga / bodoh semua” menyiratkan bahwa elit politik sering memandang masyarakat sebagai objek yang dapat dimanipulasi. Sementara itu, baris “Bukan hanya anggaran dan aset / negara ancamannya tapi murid / yang bisa gagal tak berijazah” menekankan dimensi kemanusiaan dari kritik sosial: hak anak didik menjadi korban kepentingan pribadi.
Secara tematik, puisi ini menyoroti konflik vertikal antara penguasa dan masyarakat. Ideologi moral penyair jelas berpihak pada generasi muda dan rakyat kecil yang terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak adil. Alfariezie menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang fasilitas atau anggaran, tetapi juga soal integritas dan tanggung jawab negara terhadap warganya.
Gaya Bahasa dan Diksi
Alfariezie menggunakan diksi lugas dan tegas, dengan sentuhan realisme satir yang langsung mengena. Kata-kata seperti “pelanggar undang-undang,” “wali kota,” “anggaran kota,” dan “ijazah” menekankan nuansa birokratis sekaligus kritik sosial, menguatkan kesan bahwa sastra dapat menjadi dokumen moral yang merekam realitas politik dan sosial.
Realisme satir ini juga membuat puisi menjadi alat kesadaran sosial, bukan sekadar karya estetis. Setiap baris menekankan bahwa pendidikan dan moralitas publik sedang diuji oleh praktik kekuasaan yang timpang.
Fungsi Sosial dan Moral
Dari perspektif sosiologi sastra, “Anak Didik Tanpa Negara” memiliki fungsi sosial-transformatif: menumbuhkan kesadaran pembaca terhadap penyimpangan sosial, memperlihatkan ketimpangan kekuasaan, dan memperkuat posisi moral penyair sebagai saksi generasi muda yang terpinggirkan.
Puisi ini juga menjadi catatan perlawanan kultural, memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral akan melahirkan generasi tanpa masa depan. Judulnya sendiri, “Anak Didik Tanpa Negara”, adalah metafora kuat yang menunjukkan hilangnya tanggung jawab negara terhadap warganya sendiri.
Puisi Muhammad Alfariezie bukan hanya karya sastra dengan nilai estetis tinggi, tetapi juga kritik sosial-politik yang tajam. Dengan gaya realisme satir, penyair memadukan kepekaan sosial, moralitas, dan kritik politik menjadi satu kesatuan. Karya ini mengajak pembaca berpikir kritis tentang peran negara, pejabat publik, dan masyarakat dalam menjaga integritas pendidikan dan keadilan sosial.***
