MATA VIVO — Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik. Dua isu utama yang kini mencuat adalah rencana pembentukan “Sekolah Siger” yang legalitasnya masih dipertanyakan, serta pengalokasian dana hibah sebesar Rp60 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Kedua kebijakan ini memicu diskusi sengit terkait transparansi, akuntabilitas, dan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Praktisi hukum Hendri Adriansyah SH, MH., menyoroti bahwa alokasi dana Rp60 miliar untuk Kejati Lampung menimbulkan pertanyaan serius. Kejati merupakan lembaga vertikal yang berada di bawah pemerintah pusat dan sejatinya dibiayai melalui APBN, bukan APBD. “APBD seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mengalokasikan dana sebesar itu untuk gedung Kejati terasa tidak tepat dan mengabaikan sektor prioritas yang lebih urgent,” ujarnya.
Banyak kalangan menilai dana sebesar Rp60 miliar akan lebih bermanfaat jika diarahkan untuk perbaikan sistem drainase, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama di Kota Bandar Lampung. Setiap musim hujan, banjir rutin melanda beberapa wilayah karena buruknya sistem drainase dan pengelolaan sampah yang minim, menyebabkan aktivitas warga terganggu dan menimbulkan kerugian ekonomi.
Sementara itu, inisiatif pembentukan Sekolah Siger di sektor pendidikan juga menimbulkan pertanyaan publik. Status hukum, akreditasi, kurikulum, hingga mekanisme tata kelola sekolah ini belum disosialisasikan secara transparan. Dikhawatirkan, tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan ketat, Sekolah Siger hanya menjadi proyek simbolis yang tidak berkelanjutan. Banyak pihak menilai proyek ini lebih bersifat pencitraan dibanding memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan di daerah.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa arah kebijakan Pemkot Bandar Lampung cenderung fokus pada proyek populis dan pencitraan politik, ketimbang menyelesaikan persoalan struktural yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Sejumlah pengamat menekankan pentingnya prinsip tata kelola anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap keputusan pengalokasian dana publik harus melalui proses partisipatif, melibatkan masyarakat, serta didasarkan pada data dan evaluasi kebutuhan riil di lapangan.
Hendri Adriansyah menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap tahap perencanaan anggaran. “Masyarakat harus bisa mengawasi setiap rupiah APBD agar digunakan dengan penuh tanggung jawab. Anggaran publik adalah hak rakyat dan harus memberi manfaat nyata, bukan hanya proyek simbolis atau untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Selain itu, pengamat menyarankan Pemkot Bandar Lampung untuk melakukan audit internal dan kajian independen terhadap proyek-proyek strategis, termasuk Sekolah Siger dan hibah Kejati, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Upaya ini penting untuk membangun kepercayaan publik serta menegakkan prinsip good governance di pemerintahan daerah.
Dengan kondisi saat ini, Pemkot Bandar Lampung menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan jangka panjang, kebutuhan dasar masyarakat, serta tuntutan akuntabilitas publik. Partisipasi aktif warga dan pengawasan oleh media serta lembaga independen menjadi kunci agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.***
