MATA VIVO – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis 2 Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar dan prosedur yang berlaku sehingga program Makan Bergizi Gratis MBG dan Bahan Gizi Nasional BGN tetap aman bagi anak-anak penerima manfaat.
Dalam peninjauan, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur SOP di seluruh SPPG untuk mencegah kejadian luar biasa KLB yang berpotensi membahayakan kesehatan. Ia menegaskan selama tujuh bulan pertama program MBG berjalan, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung. Namun, pada Agustus hingga September, tercatat tujuh KLB yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menerapkan SOP.
Selama kunjungan, Gubernur menekankan bahwa temuan tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pelaksana. Masalah bukan pada sistem atau mekanisme program, tetapi pada kedisiplinan pelaksana yang tidak konsisten mengikuti protokol. Kami ingin menekankan bahwa yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna, ujar Gubernur.
Peninjauan di SPPG Rajabasa Musi Raya juga dihadiri Kepala SPPG Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, pengawasan kualitas air, serta bahan baku berjalan sesuai ketentuan.
Gubernur menegaskan pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung. Pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa diminta aktif memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi anak-anak penerima manfaat.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga menyoroti pengelolaan bahan baku. Laporan lapangan menunjukkan bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari, namun kesalahan masih dapat terjadi akibat cara penyimpanan yang tidak tepat. Untuk itu, ia meminta BP POM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian. Di dapur Rajabasa ini, proses memasak sudah ditangani chef bersertifikat. Tapi kita belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. Kami minta BP POM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, insya Allah tidak akan ada masalah, ucap Gubernur.
Selain meninjau dapur, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur melakukan pengecekan kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah. Hasil pengecekan menunjukkan kualitas air di SPPG Rajabasa Musi Raya telah memenuhi standar. Limbah makanan yang dihasilkan diolah menjadi pupuk organik cair yang nantinya akan dibagikan kepada warga untuk tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.
Program pengolahan limbah ini menjadi bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, dan hasil pertanian bisa kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku. Distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan. Jadi hasil pertanian warga bisa kembali ke dapur SPPG dan ekonominya berputar, jelas Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi inisiatif Dinas Lingkungan Hidup dalam mengolah limbah menjadi pupuk organik. Program ini memberikan manfaat ganda bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Jika ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari. Artinya bisa diolah menjadi sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Ini sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal, tambahnya.
Kepala SPPG Rajabasa Lucyani Putri Wulandari menegaskan pihaknya ketat menjaga kualitas bahan baku. Ia mengungkapkan pihaknya pernah tiga kali menolak bahan baku yang dikirim pemasok karena tidak sesuai standar. Begitu barang datang, kami cek dulu. Kalau tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti yang sesuai standar, ujarnya.
Setelah meninjau dapur, Gubernur melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG. Ia berbincang dengan guru dan murid kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi. Para siswa mengaku puas dengan kualitas makanan yang diterima dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Langkah Pemprov Lampung ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga keamanan pangan dalam program MBG, sekaligus mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah. Dengan pengawasan protokol yang terus diperketat dan konsep circular economy yang dijalankan, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.***
