MATA VIVO– Pemerintah Kabupaten Tanggamus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan sektor pertanian daerah dengan menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat utama Setdakab, Rabu (1/10/2025) pagi, pukul 10.00 WIB, dan menjadi momen penting untuk membahas strategi peningkatan nilai tambah produk pertanian sekaligus kebutuhan infrastruktur agrikultur.
Audiensi dihadiri langsung oleh Bupati Tanggamus Drs. Moh. Saleh Asnawi, yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Rangga Putra Hakim, Asisten II Hendra Wijaya Mega, dan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH). Dari pihak Tani Merdeka Indonesia hadir Ketua DPW Fikri, Sekretaris Dedi, serta pengurus lainnya, termasuk Ketua DPD Isralludin, Bendahara Bonar Margiant, Kusnandar, M. Agus, Aliunsyah, Hadi Asni, dan Ali Jaya. Kehadiran para pengurus ini menandai sinergi aktif antara pemerintah daerah dan organisasi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Tani Merdeka Indonesia menyoroti dua isu strategis utama. Pertama, hilirisasi hasil komoditi pertanian, yang bertujuan agar produk petani Tanggamus tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah seperti kopi bubuk, olahan sayuran, atau produk pangan siap konsumsi. Kedua, penguatan infrastruktur pertanian serta pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian (Alsintan), yang dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan dan mendukung produksi skala besar.
Bupati Tanggamus Drs. Moh. Saleh Asnawi menegaskan bahwa Pemkab memiliki perhatian serius terhadap aspirasi tersebut. “Kami sangat mengapresiasi masukan dari Tani Merdeka Indonesia. Hilirisasi produk pertanian adalah kunci agar petani kita tidak hanya menjadi penjual bahan mentah, tetapi juga pelaku utama dalam rantai nilai. Untuk kebutuhan infrastruktur dan alsintan, akan kami kaji bersama OPD terkait agar bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Pemkab juga akan melakukan hilirisasi kopi di Pekon Kedaloman dan pembuatan kopi bubuk di Pekon Pariaman agar petani mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar,” ujarnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Tanggamus, dengan sekitar 80 persen penduduknya berprofesi sebagai petani. “Penguatan hilirisasi dan penyediaan infrastruktur modern tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong generasi muda tertarik berkarier di sektor pertanian,” tambah Saleh.
Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia, Fikri, menegaskan kesediaan organisasi untuk bekerja sama secara aktif dalam implementasi program-program Pemkab Tanggamus. “Kami hadir bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga siap berkontribusi dalam setiap tahapan program. Harapan kami, sinergi ini bisa membawa kemajuan nyata bagi petani di Tanggamus. Insya Allah, akhir tahun 2025 akan ada bantuan Combine dari Kementan yang akan memperkuat kapasitas alat pertanian di kabupaten ini,” ungkapnya.
Audiensi ini juga menjadi forum diskusi tentang optimalisasi bantuan pemerintah pusat, peluang pengembangan agroindustri lokal, dan pelatihan teknologi pertanian modern bagi petani. Para peserta sepakat bahwa penguatan kapasitas SDM petani dan pemanfaatan teknologi adalah langkah penting untuk memastikan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama antara Pemkab Tanggamus dan Tani Merdeka Indonesia untuk memperkuat kerja sama jangka panjang. Kedua pihak sepakat menjadikan audiensi ini sebagai titik awal program kolaboratif yang berfokus pada hilirisasi komoditas, penguatan infrastruktur, penyediaan alsintan modern, serta peningkatan kualitas SDM petani. Dengan langkah ini, Tanggamus diharapkan menjadi contoh kabupaten yang mampu menggabungkan produktivitas pertanian tinggi dengan inovasi hilirisasi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.***
