MATA VIVO– Program revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total target 13.834 sekolah di seluruh Indonesia, tercatat 11.179 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kemendikdasmen. Rinciannya meliputi 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA. Program ini dilaksanakan melalui skema swakelola, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Gogot Suharwoto menjelaskan, progres revitalisasi menunjukkan tren positif. “Berdasarkan data yang kami himpun, diperkirakan akhir September ada 12 sekolah yang rampung sepenuhnya. Untuk Oktober, kami optimistis lebih dari 800 sekolah akan selesai pembangunan fisiknya, dan target seluruh sekolah rampung pada Desember 2025 dapat tercapai,” ujar Gogot, Kamis (11/9/2025) dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik.
Hingga 8 September 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan dana tahap pertama sebesar 70 persen dari pagu bantuan ke 9.595 sekolah. Tahap kedua sebesar 30 persen dijadwalkan dicairkan setelah progres pembangunan fisik mencapai minimal 70 persen. Selain revitalisasi sekolah existing, terdapat 67 sekolah baru yang menerima bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB), terdiri dari 37 PAUD dan 30 SMA, untuk memastikan akses pendidikan lebih merata di berbagai wilayah.
Skema swakelola yang diterapkan membawa beberapa perubahan signifikan dibanding program sebelumnya. Pertama, pengelolaan proyek berada langsung di bawah Kemendikdasmen, bukan Kementerian Pekerjaan Umum. Kedua, dana bantuan masuk langsung ke rekening sekolah dan dikelola secara transparan, melibatkan partisipasi masyarakat. Ketiga, pembangunan ditangani oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bersama tenaga teknis profesional. Gogot menekankan, “Swakelola sudah dikenal lebih dari 20 tahun dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah. Kini sekolah memiliki kewenangan penuh untuk merancang, membelanjakan, membangun, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara akuntabel. Model ini juga menggerakkan perekonomian warga sekitar, menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Kemendikdasmen memastikan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu selama revitalisasi berlangsung. Guru dan tenaga pendidik tidak dibebani urusan administrasi pembangunan karena tanggung jawab berada sepenuhnya pada P2SP. Selain itu, protokol keselamatan dan kenyamanan siswa di lokasi proyek menjadi prioritas utama agar lingkungan belajar tetap aman dan kondusif.
Program revitalisasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih modern, aman, dan nyaman. Renovasi mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, serta ruang olahraga dan seni. Dengan fasilitas yang diperbarui, diharapkan mutu pendidikan nasional meningkat, memacu kreativitas dan produktivitas siswa, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan berkualitas di era global.
Gogot menambahkan, program revitalisasi ini juga menjadi model inovasi pengelolaan sekolah yang partisipatif. Keterlibatan masyarakat, wali murid, dan pihak sekolah dalam proses pembangunan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pendidikan. Dengan capaian signifikan ini, pemerintah optimistis target revitalisasi 13 ribu sekolah dapat rampung tepat waktu pada Desember 2025.***
